Berita Jurnalkitaplus – Polemik terkait program pengiriman anak bermasalah ke barak militer yang digagas Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terus bergulir. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) baru-baru ini menyampaikan kritik keras terhadap kebijakan tersebut, KPAI menyoroti potensi pelanggaran hak anak akibat ketiadaan asesmen psikologis yang memadai dalam proses seleksi peserta.
Wakil Ketua KPAI, Jasra Putra, mengungkapkan bahwa pemilihan siswa untuk mengikuti program ini hanya didasarkan pada rekomendasi guru bimbingan konseling (BK).
Temuan KPAI di tiga Sekolah Menengah Pertama (SMP) negeri di Purwakarta bahkan menunjukkan tidak adanya guru BK sama sekali.
“Program tidak ditentukan berdasarkan asesmen psikolog profesional. Yang jadi temuan kita, melainkan hanya rekomendasi guru BK,” ujar Jasra dalam konferensi pers daring pada Jumat (16/5/2025).
Lebih lanjut, KPAI juga menerima laporan adanya ancaman dari guru BK kepada siswa yang menolak mengikuti program barak militer, berupa potensi tidak dinaikkan kelas. Ketua KPAI, Ai Maryati Solihah, pun menyampaikan kekhawatirannya bahwa program ini berpotensi melanggar hak anak jika tidak ada asesmen psikologis yang layak. Bahkan, sekitar 6,7 persen anak yang dikirim ke barak mengaku tidak mengetahui alasan mereka dipilih.
Menanggapi kritik tersebut, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberikan respons yang cukup menantang. Ia berkelakar bahwa KPAI terlalu fokus pada urusan “tempat tidur” dan hal-hal sepele lainnya, yang menurutnya tidak akan menyelesaikan masalah kenakalan anak.
“Kalau KPAI sibuk terus ngurusin persoalan tempat tidur dan sejenisnya, tidak akan bisa menyelesaikan problem (anak yang bermasalah),” kata Dedi di Gedung Merah Putih, Jakarta, Senin (19/5/2025).
Alih-alih menerima kritik, Dedi Mulyadi justru menantang KPAI untuk turun langsung ke lapangan, terutama di Jawa Barat, dan ikut terlibat dalam mencari solusi bagi anak-anak remaja bermasalah. Ia mencontohkan banyaknya remaja bermasalah di Jawa Barat yang seharusnya menjadi perhatian dan area kerja KPAI.
“Yang harus dilakukan KPAI-nya adalah mengambil langkah untuk menyelesaikan berbagai problem yang dialami oleh anak-anak remaja kita. Apakah itu karena problem di rumahnya, problem di sekolahnya yang akhirnya mengarah pada tindak kriminal,” tegas Dedi.
Kendati mendapat sorotan tajam dari KPAI, Dedi Mulyadi menyatakan akan tetap melanjutkan kebijakan pengiriman anak ke barak militer. Dalam waktu dekat, 273 siswa dijadwalkan menyelesaikan pembinaan di Dodik Bela Negara Rindam III Siliwangi, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, pada Selasa (20/5/2025).
“Setelah itu nanti ada angkatan baru lagi. Nanti mungkin kalau dari 1.000 atau 1.500 atau 2.000 yang nanti atau 5.000, kalau terkoneksi dengan kabupaten-kota mungkin 15 ribu sampai 20 ribu yang dikelola oleh kita,” ujar Dedi, seraya bertanya retoris kepada KPAI, “KPAI mau ambil berapa?”
Kontroversi program barak militer ini semakin memanas dengan adanya laporan ke Komnas HAM. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) memastikan akan terus mengawal pendidikan anak di barak militer.
