Berita JURNALKITAPLUS – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie mengusulkan agar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, presiden tetap dipilih langsung oleh rakyat untuk menjaga legitimasi yang kuat, tetapi wakil presiden (wapres) dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) saja.
Jimly beralasan mekanisme ini dapat menghindari transaksi politik dalam penentuan pasangan calon dan memperkuat posisi MPR sekaligus memastikan wapres adalah sosok yang benar-benar dipercaya oleh presiden terpilih, karena presiden harus mengusulkan calon wapres terlebih dahulu sebelum dipilih MPR secara formal.
Model ini mirip dengan sistem semi-presidensial di beberapa negara seperti Rusia dan Perancis, di mana presiden mengajukan calon perdana menteri ke parlemen, namun di Indonesia tetap mempertahankan jabatan wapres sebagai wakil kepala negara dan pemerintahan.
Jimly juga menilai usulan ini dapat membuka peluang lebih banyak calon presiden dan menghilangkan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) yang selama ini dianggap membatasi jumlah kandidat dan menyebabkan koalisi pragmatis.
