Berita Jurnalkitaplus – Mahkamah Konstitusi (MK) Thailand telah membekukan kekuasaan eksekutif Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra mulai 1 Juli 2025 akibat skandal bocornya percakapan teleponnya dengan mantan PM Kamboja, Hun Sen. Dalam percakapan tersebut, Paetongtarn terdengar merendahkan militer Thailand, yang memiliki pengaruh besar dan sejarah panjang konflik dengan keluarga Shinawatra, sehingga memicu kemarahan publik dan tekanan politik yang besar.
Keputusan MK diambil dengan suara mayoritas 7-2, menangguhkan Paetongtarn dari tugasnya sampai putusan lebih lanjut. Skandal ini menyebabkan koalisi pemerintahannya pecah setelah partai Bhumjaithai, mitra utama partai Paetongtarn, Pheu Thai, keluar dari koalisi. Selain itu, sejumlah senator konservatif menuntut Paetongtarn atas dugaan pelanggaran etika.
Paetongtarn menerima keputusan tersebut dengan lapang dada dan menegaskan komitmennya untuk tetap mengutamakan kepentingan negara. Meski dinonaktifkan, ia menunjuk diri sendiri sebagai Menteri Kebudayaan dalam kabinet baru yang disetujui Raja Thailand, sebagai taktik bertahan di kabinet.
Skandal ini berawal dari percakapan telepon pada 15 Juni 2025 yang bocor ke publik, di mana Paetongtarn menyebut Hun Sen “paman” dan meminta agar Hun Sen tidak mendengar dari pihak lain yang disebut lawan, merujuk pada militer Thailand di wilayah perbatasan yang tegang antara Thailand dan Kamboja. Percakapan ini memperburuk ketegangan kedua negara yang sudah memanas akibat insiden baku tembak di wilayah sengketa Segitiga Zamrud pada Mei 2025. (FG12)