Berita Jurnalkitaplus – Dua fraksi di DPR RI, yaitu Fraksi PDI-P dan Fraksi PKB, mendesak penghentian atau penundaan proyek penulisan ulang sejarah Indonesia yang dipimpin Menteri Kebudayaan Fadli Zon. Fraksi PDI-P secara tegas meminta proyek tersebut dihentikan karena dikhawatirkan menghasilkan sejarah yang tidak akurat dan menimbulkan polemik, terutama terkait kontroversi peristiwa Mei 1998 dan dugaan pemerkosaan massal yang dipertanyakan oleh Fadli Zon. PDI-P juga menilai ada tiga kategori pengingkaran terhadap pelanggaran HAM dalam proyek ini, yaitu literal denial, interpretative denial, dan implicatory denial.
Sementara itu, Fraksi PKB meminta penulisan ulang sejarah tersebut ditunda karena dianggap terlalu terburu-buru dan kurang transparan, serta waktu yang disediakan terlalu singkat untuk menghasilkan sejarah yang utuh.
Namun, Fadli Zon menegaskan proyek penulisan ulang sejarah tetap akan dilanjutkan dan tidak akan ditunda. Ia mengimbau agar masyarakat tidak cepat menghakimi hasil yang belum selesai dan menekankan bahwa penulisan ini dilakukan oleh sejarawan profesional dari berbagai daerah dengan tujuan mengisi kekosongan sejarah Indonesia selama 26 tahun terakhir. Fadli Zon juga mengumumkan akan ada uji publik pada Juli 2025 untuk mendapatkan masukan dari berbagai pihak sebelum hasil final disajikan. Ia menegaskan proses ini bersifat terbuka dan transparan, serta siap melakukan revisi berdasarkan masukan yang diterima. (FG12)