Berita Jurnalkitaplus – Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menolak untuk membuka data terbaru terkait pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia. Ia beralasan bahwa publikasi data PHK dapat menimbulkan pesimisme di masyarakat dan lebih memilih untuk menyampaikan informasi yang membangkitkan harapan dan optimisme.
Menurutnya, data PHK yang dimiliki Kemenaker sudah valid dan bersumber dari BPJS Ketenagakerjaan, tetapi ia enggan mengungkapkan angka pastinya.
Yassierli menegaskan bahwa fokus Kemenaker saat ini adalah pada program perlindungan pekerja, seperti Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang memberikan bantuan tunai dan pelatihan, serta bantuan subsidi upah bagi pekerja yang memenuhi kriteria.
Ia menilai program-program ini yang perlu lebih diangkat ke publik daripada data PHK yang bisa menimbulkan sikap pesimis.