Berita Jurnalkitaplus – Jepang tengah menghadapi krisis beras yang serius akibat kombinasi faktor iklim ekstrem, demografi petani yang menua, dan tekanan perdagangan internasional. Harga beras melonjak hampir dua kali lipat pada Juni 2025 dibanding tahun sebelumnya, mencapai 8.900 yen per 60 kilogram. Produksi nasional pun turun 13 persen pada 2024 karena gelombang panas berkepanjangan dan curah hujan tak menentu yang menghantam daerah-daerah penghasil utama seperti Niigata, Hokkaido, dan Yamagata.
Selain faktor cuaca, krisis ini diperparah oleh menyusutnya jumlah petani muda. Saat ini, 90 persen lahan pertanian dikelola oleh petani lansia, dan 70 persen di antaranya tidak memiliki penerus. Luas lahan pertanian untuk padi menyusut drastis dari 3,4 juta hektar pada 1961 menjadi hanya 2,3 juta hektar pada 2024.
Untuk menstabilkan pasokan, pemerintah telah melepas stok darurat sebanyak 210.000 ton sejak Maret. Namun, distribusi yang lambat membuat hanya sebagian kecil yang sampai ke konsumen. Menteri Pertanian Shinjiro Koizumi menjanjikan beras pemerintah dengan harga lebih murah untuk menyaingi beras impor dari Amerika Serikat.
Posisi Jepang semakin terjepit akibat tekanan dari Presiden AS Donald Trump yang menuntut Jepang mengimpor lebih banyak beras sebagai syarat kerja sama dagang. Hal ini membuat pemerintah Jepang, terutama Perdana Menteri Shigeru Ishiba, berada dalam posisi politik yang sulit, apalagi menjelang pemilu Majelis Tinggi 20 Juli 2025. Diperkirakan koalisi pendukung Ishiba, yakni LDP dan Komeito, akan kehilangan mayoritas.
Bagaimanapun situasi ini memperlihatkan bahwa beras bukan hanya soal pangan, tetapi juga kekuasaan dan stabilitas politik. Jepang kini dituntut mengambil langkah strategis untuk menyelamatkan produksi beras nasional sekaligus merespons tekanan global. (FG12)
