Berita Jurnalkitaplus – Dalam peringatan Hari Lahir ke-27 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Presiden Prabowo Subianto melontarkan kritik tajam terhadap praktik ekonomi yang merugikan rakyat. Ia menyebut amanat Pasal 33 UUD 1945 masih jauh dari kenyataan akibat keserakahan segelintir pihak. Bahkan, Prabowo menciptakan istilah baru: “serakahnomics”.
Ia mencontohkan paradoks kekayaan Indonesia, seperti kelapa sawit yang melimpah namun minyak goreng sulit didapat, hingga skandal beras oplosan yang disebut merugikan negara hingga Rp100 triliun per tahun.
Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan perlunya keberanian untuk menegakkan hukum demi kemakmuran rakyat, dan menyebut dirinya mendapat “suntikan keberanian” dari PKB dan tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama, termasuk Ma’ruf Amin yang hadir sebagai Ketua Dewan Syuro PKB.
Prabowo juga menekankan pentingnya kerja sama dan kerukunan lintas partai usai pemilu. “Politik kita harus rahmatan lil alamin. Selesai bersaing, kita rukun. Karena semua ingin mengabdi kepada rakyat,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengusulkan evaluasi total terhadap sistem pilkada langsung. Menurutnya, pilkada langsung terlalu panjang dan lamban dalam konsolidasi. Ia menawarkan dua alternatif: kepala daerah ditunjuk pusat atau dipilih DPRD.
Meski sadar bahwa usulan itu kontroversial, Cak Imin menegaskan tujuan utama adalah efektivitas pembangunan nasional. Ia juga menolak pemisahan pemilu nasional dan lokal sebagaimana diputuskan Mahkamah Konstitusi, kecuali penundaan pemilu DPRD.
PKB pun menegaskan komitmennya mendukung penuh pemerintahan Prabowo, khususnya dalam program-program seperti Makan Bergizi Gratis dan Sekolah Rakyat, yang dinilai mampu menjawab tantangan kesejahteraan masyarakat di tengah kondisi global yang tidak menentu. (FG12)
