Berita Jurnalkitaplus – Sekitar 160 orang guru dari total 1.469 guru Sekolah Rakyat mengundurkan diri sejak program ini dimulai pada pertengahan Juli 2025. Kementerian Sosial (Kemensos) mencatat alasan utama pengunduran diri sebagian besar guru adalah ketidaksesuaian penempatan yang jauh dari tempat tinggal mereka. Penempatan guru diatur oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kemenpan RB, namun belum memperhatikan aspek geografis dan sosial ekonomi secara detail.
Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji menilai penempatan guru yang tidak mempertimbangkan kondisi lokal menjadi masalah klasik dalam sektor pendidikan nasional. Ia mengkhawatirkan program Sekolah Rakyat ini berpotensi menjadi “proyek kelinci percobaan” yang justru merugikan anak-anak miskin, tanpa adanya evaluasi menyeluruh dan perbaikan kebijakan yang mendasar. Menurut Ubaid, penempatan guru idealnya melibatkan konsultasi dengan guru itu sendiri serta koordinasi yang lebih erat dengan pemerintah daerah.
Menanggapi hal ini, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mencari pengganti guru yang mengundurkan diri. Saifullah mengungkapkan masih ada sekitar 50.000 guru yang sedang menunggu penempatan setelah menyelesaikan Pendidikan Profesi Guru (PPG), sehingga penggantian guru dapat segera dilakukan agar proses belajar mengajar berlangsung lancar.
Secara umum, menurut Saifullah, penyelenggaraan Sekolah Rakyat sejak pembukaannya berjalan baik, meskipun masih ada tantangan seperti kasus siswa sakit atau ketidaknyamanan di asrama yang telah diselesaikan secara kekeluargaan. Ia menyampaikan harapan agar masyarakat terus mendukung program ini sebagai solusi pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu yang kesulitan mengakses pendidikan berkualitas.
Sekolah Rakyat tahap pertama memulai aktivitasnya di 100 lokasi dengan jumlah tenaga pendidik sekitar 1.469 guru dan 2.730 tenaga kependidikan lainnya, serta 100 kepala sekolah. Pemerintah berkomitmen melakukan perbaikan agar program ini dapat berjalan berkelanjutan dan benar-benar memberikan manfaat bagi anak-anak miskin.
Evaluasi menyeluruh terhadap penempatan guru menjadi kunci agar Sekolah Rakyat tidak hanya menjadi proyek percontohan, melainkan solusi nyata dalam meningkatkan kesempatan dan kualitas pendidikan bagi masyarakat kurang mampu di Indonesia. (FG12)
