Berita Jurnalkitaplus – Pemerintah diimbau untuk lebih waspada terhadap potensi krisis pangan yang mengintai pada semester II tahun 2025. Meski produksi beras nasional menunjukkan tren kenaikan secara tahunan, potensi gejolak harga dan pasokan tetap menjadi ancaman serius, terutama jika ditambah kelangkaan akibat penarikan beras secara masif oleh produsen menyusul isu beras oplosan.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) berdasarkan Kerangka Sampel Area (KSA) Padi Amatan Juni 2025, produksi beras nasional Januari-September 2025 diperkirakan mencapai 28,22 juta ton. Angka ini meningkat 11,23 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Untuk semester I (Januari–Juni), produksi mencapai 19,16 juta ton (naik 13,53 persen), sedangkan semester II (Juli–September) diproyeksikan hanya 9,08 juta ton.
Namun, seperti yang dijelaskan Ketua Umum HKTI Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Hery Sugihartono, pola musiman tetap menjadi tantangan. Setiap semester II, Indonesia memasuki musim kemarau dan awal musim tanam padi yang membuat hasil produksi beras cenderung lebih rendah dibanding semester I.
Dampaknya mulai terasa di pasar. Harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani sudah menembus angka Rp 6.800 per kilogram di beberapa daerah. Berdasarkan data Panel Harga Pangan dari Bapanas per 4 Agustus 2025, harga rata-rata nasional GKP mencapai Rp 6.832 per kg—atau 5,11 persen di atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang sebesar Rp 6.500 per kg. Bahkan di Aceh, harga GKP tembus Rp 7.800 per kg, jauh di atas ambang batas.
Kondisi ini turut mendorong harga beras medium yang kini berada di kisaran Rp 14.520 per kg, melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp 12.500 per kg. Artinya, lonjakan harga telah mencapai 16,16 persen. BPS mencatat, inflasi beras pada Juli 2025 sebesar 1,35 persen, menjadi yang tertinggi sepanjang tahun berjalan. Beras pun menjadi kontributor utama inflasi pangan sebesar 3,82 persen secara tahunan.
Hery mengingatkan, lonjakan harga bisa makin tidak terkendali jika para produsen besar menarik stok berasnya dari pasar, baik karena alasan spekulasi harga maupun kehati-hatian pasca kasus beras oplosan. Jika tidak diantisipasi dengan langkah konkret dari pemerintah, situasi ini bisa mengganggu ketahanan pangan nasional dan menekan daya beli masyarakat secara signifikan.
