Berita Jurnalkitaplus – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan rencana strategis untuk mengembangkan sistem pengawasan berbasis kecerdasan buatan (AI) guna memperkuat pengawasan jalur kepabeanan dan cukai. Langkah ini menjadi respons atas hasil inspeksi mendadak yang menunjukkan sistem pengawasan Bea Cukai saat ini belum optimal dalam mendeteksi praktik ilegal seperti underinvoicing.
Dalam sidak di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Purbaya mengakui meski sistem dashboard monitoring sudah berjalan baik, AI yang mampu mendeteksi secara daring dan real-time praktik underinvoicing masih belum dikembangkan. “Sebenarnya sudah cukup bagus, tapi belum sampai level di mana saya bisa secara daring memonitor kapal underinvoicing,” ujarnya. Ia menargetkan dalam tiga bulan ke depan sistem AI tersebut sudah siap digunakan untuk memperkuat pengawasan.
Rencana ini juga terkait penguatan Lembaga National Single Window (LNSW) Kemenkeu yang tengah disiapkan menjadi pusat intelijen berbasis teknologi informasi. LNSW akan berfungsi sebagai think tank yang memberikan rekomendasi berdasarkan riset untuk memantau aktivitas ekspor dan impor serta mengantisipasi potensi kebocoran penerimaan negara. Purbaya bahkan menyiapkan tim khusus beranggotakan 10 ahli lintas bidang, termasuk matematika dan analisis data, untuk menganalisis data perdagangan secara mendalam.
“Saya akan perkuat semua: LNSW, Bea Cukai, dan juga Pajak. Intinya, kami ingin memperkuat sistem penerimaan negara dari ujung ke ujung,” tegas Menkeu. Ia optimistis dengan integrasi sistem AI dan data antarinstansi di bawah Kemenkeu, penerimaan negara dari kepabeanan dan cukai akan meningkat signifikan dan berpeluang lebih efisien dibandingkan saat ini.
Hingga 30 September 2025, realisasi penerimaan dari kepabeanan dan cukai tercatat Rp221,3 triliun atau 73,4 persen dari target dalam APBN 2025. Pengembangan sistem AI ini diharapkan bisa semakin memperkuat pengawasan sehingga praktik kriminal seperti underinvoicing yang menjadi sorotan Presiden Prabowo Subianto dapat diminimalisir, dan memastikan penerimaan negara maksimal. (FG12)
