Berita Jurnalkitaplus – Pada Minggu malam, 7 Desember 2025, Prabowo Subianto memimpin rapat koordinasi nasional mengenai penanganan dampak banjir bandang dan longsor di Aceh, serta di sejumlah wilayah di Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Rapat digelar di Posko Terpadu Lanud Sultan Iskandar Muda, Kabupaten Aceh Besar, Aceh.
Dalam rapat tersebut hadir sejumlah anggota Kabinet Merah Putih dan pejabat tinggi negara, antara lain: Pratikno (Menko PMK), BNPB melalui Kepala BNPB Suharyanto, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin — termasuk pejabat ESDM, Kesehatan, Perumahan, serta direksi energi dan utilitas seperti PLN. Selain itu hadir juga unsur TNI dan Polri: Panglima TNI, Kapolri, serta Kepala Staf TNI AD, AL, dan AU.
Tak ketinggalan, Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan sejumlah kepala daerah dari provinsi terdampak juga turut hadir.
Rapat difokuskan pada percepatan penanganan dampak bencana — termasuk evakuasi warga, distribusi bantuan, pemulihan akses jalan, listrik, dan logistik dasar seperti pangan dan obat. Pemerintah menekankan pentingnya sinergi antar instansi supaya bantuan dapat segera diterima masyarakat terdampak.
Laporan dari BNPB menunjukkan bahwa kerusakan akibat bencana ini sangat parah — estimasi biaya perbaikan diperkirakan mencapai Rp51,82 triliun. Selain itu, dipertimbangkan pula pembangunan hunian sementara maupun tetap bagi pengungsi, serta langkah tanggap terhadap kebutuhan mendesak seperti penyediaan air bersih, listrik, dan fasilitas dasar lain.
Dalam rapat koordinasi itu, pemerintah pusat memutuskan untuk mengucurkan dana bantuan sebesar Rp4 miliar per kabupaten/kota bagi total 52 kabupaten/kota terdampak di Aceh, Sumut, dan Sumbar — untuk membantu percepatan penanggulangan bencana.
Awalnya, Menteri Dalam Negeri mengusulkan Rp2 miliar per kabupaten, tetapi Presiden Prabowo memutuskan untuk menggandakannya menjadi Rp4 miliar. Bahkan untuk daerah dengan kerusakan paling parah, pemerintah tidak menutup kemungkinan menambah alokasi lebih besar (hingga Rp20 miliar per kabupaten dalam kondisi sangat terdampak).
Presiden juga menginstruksikan agar alokasi dana difokuskan sesuai skala dampak, dengan prioritas pada pemenuhan kebutuhan mendesak — termasuk bantuan sosial, perbaikan infrastruktur, serta rekonstruksi rumah dan fasilitas publik di daerah terdampak.
