Berita Jurnalkitaplus – Kohesivitas sosial masyarakat Indonesia sepanjang 2025 justru tampil lebih kokoh dibandingkan soliditas elite politik. Temuan jajak pendapat Kompas (8–11 Desember 2025) menunjukkan hampir seluruh responden—90,5 persen—menilai solidaritas sosial dan toleransi antarumat beragama berada dalam kondisi baik dan sangat baik. Modal sosial warga tetap hidup, bahkan di tengah situasi politik yang dinilai belum sepenuhnya stabil.
Solidaritas itu tampak nyata saat bencana banjir besar melanda sejumlah wilayah pada akhir November 2025. Inisiatif tolong-menolong warga, komunitas lokal, hingga individu dan pemengaruh media sosial bergerak cepat, sering kali lebih terdengar dibanding respons elite politik. Dalam situasi darurat, masyarakat mengandalkan kekuatan horizontal—bukan menunggu instruksi vertikal.
Sebaliknya, publik justru menyuarakan keraguan terhadap kinerja elite dan pemerintah, khususnya dalam penanganan bencana. Jajak pendapat merekam keraguan atas kecepatan respons, political will menjadikan bencana sebagai agenda prioritas, hingga kemampuan negara menangani krisis tanpa bantuan asing. Pernyataan-pernyataan elite yang terkesan meremehkan—seperti bencana yang disebut “hanya tampak besar di media sosial”—justru melukai empati publik dan memperlebar jarak kepercayaan.
Ironisnya, kondisi ini terjadi ketika koalisi pendukung pemerintah menguasai 81,3 persen kursi DPR. Namun dominasi politik tersebut belum berbanding lurus dengan kekompakan pesan dan sikap elite. Dampaknya, hanya 52,8 persen responden yang menilai stabilitas politik 2025—dalam arti relasi antar-elite—berada dalam kondisi baik. Sisanya memandang sebaliknya.
Kritik publik tak hanya berhenti pada isu kebencanaan. Relasi antar-elite dinilai masih sarat konflik, mulai dari polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo hingga perbedaan sikap antarpresiden soal bantuan asing. Akumulasi persoalan ini tercermin dalam tingkat kepuasan publik: hanya 53,8 persen yang puas terhadap kinerja pemerintah di bidang politik sepanjang 2025.Fenomena ini sejalan dengan teori modal sosial Robert D. Putnam. Demokrasi tidak semata ditopang institusi formal dan elite, tetapi juga oleh kepercayaan, kerja sama, dan norma kebersamaan antarwarga. Indonesia hari ini menunjukkan kuatnya bonding dan bridging social capital—ikatan sosial horizontal—namun melemahnya linking social capital, yakni kepercayaan warga kepada elite dan institusi politik.
Perbedaan afiliasi politik tetap menjadi tantangan serius. Pemilih PDI-P, Nasdem, PKS, dan Demokrat cenderung lebih kritis dan kurang puas terhadap kinerja pemerintah, sementara pemilih PKB, Gerindra, dan Golkar relatif lebih apresiatif. Menariknya, generasi Z muncul sebagai kelompok paling vokal menyuarakan ketidakpuasan, terutama terkait kebebasan berpendapat dan stabilitas politik.
Meski polarisasi politik tidak setajam era sebelumnya, sinyal peringatan tetap ada. Ketika warga masih saling percaya, tetapi semakin meragukan elite yang mengklaim mewakili mereka, demokrasi berada di titik rawan. Modal sosial masyarakat memang masih menopang kehidupan bersama, tetapi tanpa perbaikan kualitas kepemimpinan dan empati politik, jarak itu bisa kian melebar.
Tahun 2025 memberi pelajaran penting: kekuatan Indonesia hari ini lebih banyak bertumpu pada solidaritas warganya. Tantangannya adalah apakah elite politik mampu mengejar ketertinggalan—dengan kerja nyata, empati, dan konsistensi—sebelum modal sosial itu terkikis oleh kekecewaan yang berlarut. (FG12)
