Membaca Pikiran Anda

Pertanian Organik: Jalan Pulang dari “Warisan” Revolusi Hijau

Berita Jurnalkitaplus – Indonesia pernah merayakan keberhasilan Revolusi Hijau sebagai tonggak penyelamat bangsa dari krisis pangan. Produksi beras melonjak, irigasi dibangun, varietas unggul diperkenalkan, pupuk dan pestisida kimia menjadi “senjata wajib” di lahan-lahan pertanian. Puncaknya, Indonesia berhasil mencatat sejarah swasembada beras pada 1984. Tetapi seperti banyak kisah sukses yang terlalu lama dipuja, ada biaya besar yang diam-diam ditagihkan alam.

Dikutip dari Trubus bahwa di balik capaian produksi, Revolusi Hijau juga meninggalkan dampak ekologis yang tidak kecil: tanah kehilangan kesuburan, air tercemar, keanekaragaman hayati menurun, hingga persoalan lingkungan yang makin serius. Ironisnya, efek samping itu dulu nyaris tak dianggap persoalan penting. Masalah kemudian muncul ketika ketergantungan pada input kimia semakin dalam. Aplikasi pupuk dan pestisida sintetis secara terus-menerus justru melemahkan kondisi tanah dan memicu resistensi hama serta patogen.

Produktivitas pun menunjukkan gejala “levelling off”—panen seperti mentok, sementara biaya terus naik. Bahkan, Kementerian Pertanian disebut mencatat keluhan petani bahwa dosis pupuk yang dulu manjur kini tak lagi berdampak signifikan terhadap hasil panen. Di titik inilah pertanian organik tampil bukan sekadar tren gaya hidup, melainkan opsi penyelamatan.

Pertanian organik tidak menggunakan pupuk dan pestisida kimia sintetis, serta mendorong petani memproduksi pupuk dan pestisida organik dari bahan alami yang tersedia di sekitar. Selain menekan biaya, pola ini memulihkan kesuburan tanah lewat rotasi tanaman dan bahan organik, yang menjadi fondasi pertanian berkelanjutan.

Produktivitas organik pada tahap awal bisa saja turun—ini yang sering jadi “momok” dan bahan olok-olokan di warung kopi pertanian. Namun dalam jangka panjang, produktivitas disebut dapat meningkat seiring membaiknya kondisi lahan. Sebaliknya, pertanian konvensional cenderung tinggi di awal, lalu menurun ketika unsur hara makin miskin dan tanah makin lelah. Yang paling menohok, disinyalir ada semacam doktrin yang membuat banyak petani percaya tanpa kimia tidak mungkin panen.

Padahal, penggunaan pupuk dan pestisida sintetis dalam praktik pertanian seharusnya menjadi pilihan terakhir, ketika alternatif lain sudah buntu. Dari sisi regulasi, pertanian yang aman sebenarnya sudah punya pijakan hukum. PP RI No. 6/1995 Pasal 4 menekankan perlindungan tanaman dengan cara yang tidak mengganggu kesehatan manusia atau merusak lingkungan.

Selain itu, Permentan No. 64/2013 mengatur bahwa klaim “organik” wajib disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Organik (LSO) yang terakreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN). Salah satu contohnya LSO INOFICE. Sertifikasi juga bukan sekadar formalitas.

Sama seperti label halal, produk organik yang telah lolos sertifikasi wajib menampilkan logo “Organik Indonesia”. Tujuannya jelas: melindungi konsumen dari produk “organik palsu” yang hanya bermodal pengakuan sepihak (self declare), padahal praktiknya tidak sesuai standar sistem organik yang mengacu pada SNI 6729:2016.

Dalam perspektif kesehatan, muncul kekhawatiran besar: konsumsi pangan seperti beras, sayur, dan buah kemungkinan masih mengandung residu pestisida, dan dampaknya bisa muncul pelan-pelan, bahkan terasa di masa depan atau turun ke generasi berikutnya.

Itu sebabnya, tak heran penyakit yang dulu identik “usia tua”, kini makin banyak menyerang anak muda. Kesimpulannya, pertanian organik bukan cuma soal makan sehat atau gaya hidup “hijau” demi konten media sosial. Ia adalah koreksi arah atas pertanian yang selama ini terlalu bertumpu pada cara cepat, tapi mengabaikan daya dukung alam.

Di tengah pemahaman masyarakat tentang organik masih minim, maka dorongan terhadap pertanian organik perlu diperkuat demi kesehatan manusia, kesejahteraan petani, sekaligus menjaga kekayaan alam Indonesia.

Kalau Revolusi Hijau dulu menyelamatkan bangsa dari krisis pangan, maka pertanian organik hari ini berpeluang menyelamatkan bangsa dari krisis yang lebih panjang: krisis tanah, krisis air, krisis kesehatan, dan krisis masa depan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *