Berita Jurnalkitaplus – Selama bertahun-tahun, upaya perlindungan perempuan dan anak di Indonesia terjebak dalam labirin birokrasi data. Laporan kekerasan tersebar di berbagai meja lembaga tanpa satu simpul yang mengikatnya. Akibatnya, potret riil kekerasan di tanah air sering kali kabur, membuat kebijakan yang lahir kerap meleset dari sasaran.
Namun, angin segar berembus pada awal 2026. Peluncuran SIMFONI PPA Versi 3.0 oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai serius membenahi infrastruktur perlindungan warganya.
Lebih dari Sekadar Aplikasi
Menteri PPPA, Arifatul Choiri Fauzi, menyebut sistem ini sebagai “jembatan informasi”. Ini bukan sekadar pembaruan perangkat lunak, melainkan upaya mendobrak tembok fragmentasi. Dengan mengintegrasikan data dari Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD), Komnas Perempuan, hingga Forum Pengada Layanan (FPL), SIMFONI 3.0 ambisius ingin menghapus masalah double counting atau perhitungan ganda yang selama ini membingungkan para pengambil kebijakan.
Ketua Komnas Perempuan, Maria Ulfah Anshor, menegaskan bahwa validitas data adalah kunci. Standarisasi metadata dan interoperabilitas sistem yang disepakati ketiga lembaga ini akan memudahkan validasi kasus secara akurat. Artinya, satu nyawa yang terancam akan tercatat dengan identitas yang sama, di mana pun ia melapor.
Data yang Bicara, Bukan Sekadar Angka
Mengapa integrasi ini begitu mendesak? Lihatlah statistik tahun 2025: sebanyak 35.025 perempuan dan anak menjadi korban kekerasan. Angka ini adalah alarm keras di tengah tren peningkatan laporan yang mencapai 14,17% pada tahun sebelumnya.
Komisioner KPAI, Sylvana Apituley, memberikan catatan kritis: data secanggih apa pun akan menjadi “macan kertas” jika tidak diikuti langkah strategis. Senada dengan itu, FPL menekankan bahwa muara dari integrasi ini adalah keadilan bagi korban. Data harus mampu memetakan siapa yang sedang berproses hukum dan siapa yang membutuhkan pemulihan psikis mendalam.
Tantangan ke Depan
Tantangan terbesar kini bukan lagi pada sistem digitalnya, melainkan pada komitmen manusia di baliknya. Menyatukan data berarti menyatukan visi antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga swadaya.
Rumah, yang menurut data KPAI 2024 justru sering menjadi tempat paling berbahaya bagi anak, harus kembali menjadi ruang aman. Dan SIMFONI PPA 3.0 adalah fondasi untuk membangun kembali rasa aman itu melalui kebijakan yang berbasis pada realitas, bukan sekadar asumsi.
Negara telah membangun jalannya melalui SIMFONI 3.0. Sekarang, publik menunggu sejauh mana “jembatan” ini mampu mengantarkan para korban menuju keadilan dan pemulihan yang seutuhnya.
