Berita Jurnalkitaplus – Presiden Prabowo Subianto menegaskan ambisinya untuk mengubah wajah estetika dan kebersihan Indonesia dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah di SICC, Sentul, Senin (2/2/2026). Dalam pidatonya, Presiden menyoroti masalah kronis mulai dari tumpukan sampah, atap seng yang berkarat, hingga semrawutnya kabel listrik yang dinilai merusak citra bangsa.
Darurat Sampah: 34 Proyek Waste to Energy Segera Groundbreaking
Menghadapi ancaman overcapacity Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang diprediksi terjadi pada 2028, Presiden mengumumkan langkah masif. Tahun ini, pemerintah akan memulai pembangunan (groundbreaking) 34 proyek pengolahan sampah menjadi energi (waste to energy) di 34 kota/kabupaten dengan nilai investasi mencapai 3,5 miliar dolar AS.
”Indonesia itu indah, tapi kalau turis datang lihat sampah? Saya dikritik tokoh di Korea, mereka bilang Bali sekarang kotor. Saya terima itu sebagai koreksi,” tegas Prabowo.
Presiden pun memerintahkan jajaran TNI, Polri, BUMN, hingga kementerian untuk melakukan “korve” atau kerja bakti massal. Ia mewajibkan setiap kantor instansi dibersihkan minimal 30 menit sebelum jam kerja dimulai.
Proyek ‘Gentengisasi’: Perangi Atap Seng dan Karat
Selain sampah, Presiden menyoroti penggunaan atap seng yang dianggap membuat hunian panas dan mudah berkarat. Ia meluncurkan program “Gentengisasi” untuk mengganti atap-atap seng di seluruh Indonesia dengan genteng yang lebih estetis dan sejuk.
”Saya ingin dalam 2-3 tahun, Indonesia tidak kelihatan karat lagi. Karat adalah lambang degenerasi, bukan lambang Indonesia bangkit,” ujarnya sembari memamerkan pilihan warna genteng seperti biru laut hingga terakota di layar besar.
Sinergi Program Unggulan dan Curhatan Fiskal Daerah
Setelah 1 tahun 4 bulan menjabat, Prabowo juga memaparkan progres program prioritas lainnya:
- Makan Bergizi Gratis (MBG)
- Koperasi Merah Putih
- Sekolah Rakyat & Cek Kesehatan Gratis
Ketua Apkasi, Bursah Zarnubi, menyatakan dukungan penuh 416 kabupaten terhadap program MBG karena dinilai mampu menghidupkan ekonomi lokal. Namun, para kepala daerah menitipkan pesan agar Pemerintah Pusat meningkatkan Transfer ke Daerah (TKD) guna memperkuat fiskal daerah dalam mendukung infrastruktur rantai pasok pangan. (FG)
