Jakarta, 6 Februari 2026 — Aula Gedung Djuanda 1 Kementerian Keuangan dipenuhi oleh para pelaku usaha yang menyampaikan aduan mengenai hambatan yang mereka hadapi dalam proses perizinan. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuka sidang yang bertujuan untuk membahas dan mencari solusi dari masalah-masalah yang menghambat arus investasi dan kegiatan ekonomi. Dengan format sederhana, pelapor dapat langsung berinteraksi dengan kementerian dan lembaga terkait, memungkinkan dialog yang konstruktif.
Salah satu agenda penting dalam sidang tersebut adalah aduan dari Gerakan Apoteker Pemilik Apotek Independen (GAPAI) yang mengeluhkan biaya dan kompleksitas pengurusan sertifikat laik fungsi (SLF) serta perizinan apotek yang memakan waktu. Purbaya menanggapi dengan serius, meminta penjelasan lebih rinci dan berkomitmen untuk mencari solusi, termasuk penambahan fitur pemutakhiran data dalam sistem perizinan agar proses perpanjangan izin menjadi lebih efisien.
Sidang juga membahas masalah perizinan dalam program bioetanol yang dihadapi PT Pertamina, di mana insentif fiskal diperlukan untuk mendukung kelancaran implementasi. Purbaya menegaskan pentingnya perbaikan iklim investasi dan menyampaikan bahwa debottlenecking tidak hanya tentang mengatasi masalah di lapangan, tetapi juga memastikan regulasi mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Dengan semangat kolaborasi, sidang ini diharapkan dapat membuka jalan bagi investasi yang lebih lancar dan meningkatkan daya saing Indonesia di kancah internasional. (FG12)
