Berita Jurnalkitaplus – Sebuah analisis media Amerika Serikat menyebut shutdown pemerintah yang terjadi pada awal 2026 sebagai “shut‑down pemerintah paling dungu di abad ke‑21”, dengan dampak berkepanjangan yang akan terus dirasakan rakyat biasa.
Shutdown tanpa pemenang
Shutdown ini, yang berlangsung hampir enam pekan, tidak meninggalkan pihak yang jelas “menang”.
Demokrat gagal mendesak pembatasan (guardrails) terhadap praktik ICE (Imigration and Customs Enforcement), salah satu syarat utama mereka dalam perundingan.
Sementara Republikan, di bawah pimpinan House Speaker Mike Johnson, malah beralih mengalokasikan pendanaan ICE melalui mekanisme budget reconciliation, sehingga bisa menghindari filibuster Senat tanpa harus mengubah kebijakan operasional agen imigrasi.
Siapa yang disebut bertanggung jawab?
Dalam artikel op‑ed yang berjudul “This is the dumbest government shutdown ever — and Americans will continue to pay the price. Here’s who’s to blame”, para penulis menyebut Presiden Donald Trump sebagai aktor utama yang mendorong shutdown lewat tuntutan keras soal dana tembok perbatasan dan kebijakan imigrasi.
Meski bukan dia yang menyusun rincian anggaran, analisis menekankan Trump “hampir tidak terlibat” dalam proses negosiasi legislatif, namun tetap memaksa publik percaya bahwa shutdown adalah konsekuensi logis dari kebijakan yang dia tawarkan.
Di sisi lain, House Speaker Mike Johnson dikritik karena menolak bahkan reformasi kecil terhadap ICE, seperti aturan soal masker dan perlindungan identitas agen.
Penulis menyebut Johnson kini ikut memikul “tanggung jawab aksi gelap” karena keputusan itu memperpanjang kemungkinan konfrontasi dan memperburuk citra politik bahwa Washington hanya bermain “politik negosiasi” tanpa pertimbangan dampak sosial.
Biaya yang dibayar rakyat biasa
Saat shutdown berlangsung, buruh lapangan seperti petugas TSA di bandara, karyawan dinas penerbangan, dan kontraktor di berbagai sektor publik mengalami penundaan gaji atau bahkan pemotongan jam kerja.
Sementara anggota kongres dan aparatur elit tetap menerima gaji, antrean panjang di bandara, penundaan layanan publik, dan ketidakpastian ekonomi justru dirasakan langsung oleh masyarakat.
Analisis itu menekankan bahwa, dalam jangka panjang, biaya logistik, kepercayaan publik, dan efisiensi layanan akan terus dibayar rakyat, sementara para politisi yang “bertanding” di gedung kongres tidak merasakan konsekuensi langsung.
Ambang kepercayaan politik yang semakin rapuh
Dalam konteks politik domestik AS, shutdown ini juga dilihat sebagai simbol rapuhnya kepercayaan publik terhadap elit.
Banyak pengamat menilai narasi politisi yang saling “menyalahkan” (blame game) membuat masyarakat biasa frustrasi, karena tidak melihat ada solusi konkret di luar narasi partisan.
Dalam konteks itu, op‑ed yang memakai kata “dungu” (dumbest) untuk shutdown awal 2026 bertujuan menggambarkan bahwa keputusan ini justru merusak kepercayaan rakyat, bukan memperkuat legitimasi kebijakan. | Dikurasi oleh FG12
sumber independent.co.uk
