Berita Jurnalkitaplus – Komisi IX DPR RI berencana memanggil Badan Gizi Nasional (BGN) untuk meminta pertanggungjawaban terkait pengadaan puluhan ribu motor listrik operasional bagi Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG),. Langkah ini diambil menyusul kritik tajam mengenai urgensi anggaran dan adanya tindakan tegas dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang telah memotong anggaran pengadaan kendaraan tersebut untuk tahun 2026.
Kritik Pemborosan Anggaran Wakil Ketua Komisi IX DPR, Charles Honoris, menilai pengadaan ini sebagai potensi pemborosan serius di tengah kondisi fiskal negara yang sedang tertekan. Ia menegaskan bahwa program gizi seharusnya berfokus pada perbaikan nutrisi anak, bukan menjadi ajang “bagi-bagi proyek” melalui pengadaan barang yang urgensinya tidak jelas.
“Kalau benar pengadaan ini sudah pernah ditolak oleh Kementerian Keuangan, lalu tetap dijalankan oleh BGN, maka ini sudah masuk ranah pelanggaran dalam tata kelola anggaran negara,” tegas Charles dalam keterangannya, Rabu (8/4/2026).
Menkeu Pastikan Tidak Ada Anggaran Lagi di 2026 Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa BGN tidak akan bisa membeli motor listrik seharga Rp 42 juta per unit lagi pada tahun 2026. Purbaya mengungkapkan bahwa pengadaan sebanyak 21.000 unit motor listrik yang viral tersebut menggunakan anggaran tahun 2025.
Purbaya mengaku langsung mengambil tindakan begitu mengetahui perihal anggaran tersebut. “Ketika tahu, saya potong anggarannya. Kita pastikan (tahun ini) enggak ada,” ujar Purbaya di Istana Jakarta,.
Klarifikasi Jumlah Unit dan Viral di Media Sosial Isu ini mencuat setelah video di media sosial TikTok mengeklaim adanya 70.000 unit motor listrik untuk wilayah Jawa Barat saja,. Namun, Kepala BGN Dadan Hindayana telah mengonfirmasi bahwa informasi tersebut tidak benar,.
BGN memberikan klarifikasi bahwa jumlah motor listrik yang dipesan adalah sekitar 21.000 hingga 25.000 unit untuk kebutuhan operasional Kepala SPPG di seluruh wilayah, dan hingga saat ini unit-unit tersebut belum dibagikan. Harga per unit yang mencapai Rp 42 juta diklaim BGN masih berada di bawah harga pasar.
Fokus pada Akuntabilitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) DPR menegaskan akan terus mengawal akuntabilitas penggunaan dana negara dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar tetap tepat sasaran,. Selain masalah pengadaan, program MBG juga tengah menjadi sorotan akibat adanya laporan puluhan siswa SD di Duren Sawit yang diduga mengalami keracunan setelah mengonsumsi menu program tersebut, yang kini sedang dalam tahap evaluasi oleh BGN.
