Berita Jurnalkitaplus – Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah strategis dalam pengelolaan dana sitaan kasus korupsi crude palm oil (CPO) dengan menginstruksikan agar sebagian besar uang pengganti negara, senilai Rp13,25 triliun, dialokasikan ke Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Arahan ini disampaikan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, menandai satu tahun pemerintahan Kabinet Merah Putih.
Dana tersebut berasal dari tiga korporasi besar yakni Wilmar Group (Rp11,88 triliun), Musim Mas Group (Rp1,18 triliun), dan Permata Hijau Group (Rp186,43 miliar). Menurut Jaksa Agung ST Burhanuddin, total kerugian negara akibat kasus ini mencapai Rp17,7 triliun. Sisanya, sekitar Rp4,4 triliun, akan diselesaikan secara bertahap oleh Musim Mas Group dan Permata Hijau Group.
Prabowo menekankan arahan pemanfaatan dana LPDP untuk menjaring anak-anak berbakat dan berpotensi tinggi di seluruh Indonesia, terlepas dari latar belakang ekonomi. Berdasarkan data, Indonesia diperkirakan memiliki 2,8 juta penduduk dengan IQ di atas 120 yang berpotensi menjadi talenta unggulan bangsa.
Ia juga mengajak seluruh elemen pemerintah, TNI, Polri, dan organisasi masyarakat untuk aktif mencari dan membina generasi berprestasi, khususnya dari keluarga kurang mampu. Langkah ini diharapkan memperkuat program beasiswa LPDP yang hingga kini telah menyalurkan bantuan kepada lebih dari 670 ribu penerima manfaat melalui dana abadi pendidikan senilai Rp154,1 triliun.
Program beasiswa LPDP tahun 2025 akan dibuka lewat 24 jalur, mulai kategori reguler, targeted, afirmasi disabilitas, hingga putra-putri Papua, sebagai upaya mendorong pemerataan dan akses pendidikan berkualitas bagi seluruh anak bangsa. (FG12)
