Berita Jurnalkitaplus – Pemerintah Vietnam akhirnya mengambil langkah berani dengan melarang sepeda motor berbahan bakar bensin melintas di pusat kota Hanoi mulai pertengahan 2026. Kebijakan ini, yang diumumkan langsung oleh Perdana Menteri Pham Minh Chinh pada Juli 2025, merupakan bagian dari strategi nasional untuk menekan polusi udara yang terus memburuk di sejumlah kota besar Vietnam.
Larangan tersebut akan diperluas pada 2028 ke wilayah metropolitan yang lebih luas dan kemungkinan diterapkan di kota lain seperti Ho Chi Minh City. Vietnam, dengan tingkat kepemilikan motor yang mencapai 80% dari total populasi 100 juta jiwa, menjadi salah satu pasar roda dua terbesar di dunia. Karena itu, rencana ini memunculkan kekhawatiran besar dari industri otomotif internasional, terutama Jepang.
Jepang dan Honda Desak Peninjauan Ulang
Pemerintah Jepang dan para produsen motor raksasa seperti Honda, Yamaha, serta Suzuki telah mengirimkan surat resmi kepada otoritas Vietnam. Dalam surat tersebut, mereka memperingatkan bahwa kebijakan mendadak ini dapat menimbulkan gelombang PHK massal di sektor otomotif, mengganggu rantai pasokan, serta memicu kebangkrutan di tingkat pemasok dan dealer. Industri mempekerjakan sekitar 200 pemasok komponen dan hampir 2.000 dealer yang bergantung pada produksi motor bensin.
Penjualan motor Honda di Vietnam sendiri tercatat anjlok hingga 22% pada Agustus 2025 setelah pengumuman kebijakan tersebut, dan turun 13% dibandingkan tahun sebelumnya. Pemerintah Jepang pun meminta adanya “peta jalan elektrifikasi yang realistis” agar transisi menuju kendaraan listrik bisa dilakukan secara bertahap.
AHM Serukan Kebijaksanaan untuk Indonesia
Menanggapi kebijakan di Vietnam, PT Astra Honda Motor (AHM) meminta pemerintah Indonesia agar berhati-hati jika berencana menerapkan kebijakan serupa. General Manager Corporate Communication AHM, Ahmad Muhibbuddin, menyatakan bahwa rencana pelarangan motor bensin di Indonesia harus mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, serta kesiapan infrastruktur. “Setiap kebijakan sebaiknya diawali dengan dialog bersama masyarakat agar hasilnya bisa lebih bijak,” ujarnya.
AHM mengakui arah global menuju elektrifikasi adalah hal yang tak terelakkan, namun menekankan pentingnya keseimbangan antara target lingkungan dan realitas ekonomi masyarakat yang masih sangat bergantung pada sepeda motor sebagai sarana mobilitas utama. Saat ini, AHM telah menyiapkan tiga model motor listrik — EM1 e:, Icon e:, dan CUV e: — yang sudah dirakit lokal dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal 40%.
Menuju Transisi yang Adil
Kebijakan ambisius Vietnam menjadi preseden penting bagi negara-negara Asia Tenggara lain. Di satu sisi, langkah tersebut mendapat pujian karena menunjukkan komitmen terhadap pengendalian polusi, namun di sisi lain memunculkan kekhawatiran akan dampak ekonomi dan sosial yang cukup serius. Bagi Indonesia, kebijakan serupa memerlukan proses transisi yang lebih terencana, dengan memperhatikan kesiapan pelaku industri, dukungan subsidi kendaraan listrik, serta kesiapan infrastruktur pengisian daya — agar langkah menuju udara bersih tidak justru menciptakan gejolak baru di masyarakat. (FG12)
