Berita Jurnalkitaplus – Banjir besar yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tidak hanya meninggalkan lumpur dan puing di belakangnya. Ia membawa sesuatu yang lebih penting—cermin besar yang memantulkan betapa retaknya tata kelola hutan Indonesia. Dan kali ini, untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, seorang menteri mengakui hal itu secara terbuka.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyebut bencana tersebut sebagai “momentum yang baik untuk evaluasi”. Pilihan kata yang terdengar lembut, tetapi sesungguhnya menyimpan pesan keras: ada kesalahan mendasar yang sudah terlalu lama dibiarkan. “Ada yang salah nih dalam pengelolaan lingkungan hidup kita,” ujarnya, menegaskan apa yang selama ini hanya menjadi bisik-bisik para pemerhati lingkungan.
Pernyataan ini seolah mengafirmasi apa yang sebelumnya disampaikan Presiden: penebangan liar yang tidak terkontrol menjadi faktor signifikan di balik rentetan bencana ekologis. Dalam bahasa sederhana, alam sedang menagih utang.
Namun editorial ini memandang bahwa pengakuan saja tidak cukup. Pemerintah harus membuktikan bahwa evaluasi tidak berhenti sebagai jargon musiman, terlebih ketika bencana sedang menyala di layar televisi. Raja Juli memang sudah memulai langkah konkret—salah satunya dengan menyerahkan SK Hutan Adat di Kuantan Singingi. Langkah ini penting, sebab masyarakat adat adalah penjaga hutan yang selama ini justru tersingkir dari panggung kebijakan.
Tetapi pertanyaannya: apakah ini cukup untuk membalikkan kerusakan yang sudah berlangsung puluhan tahun?
Penguatan hak masyarakat adat adalah awal yang baik, tetapi tanpa reformasi menyeluruh terhadap perizinan, pengawasan, dan pemberantasan pembalakan liar, momentum ini akan kembali menguap begitu hujan reda.
Banjir Sumatra adalah peringatan keras—dan sekaligus ujian.
Apakah pemerintah hanya akan menjadikan bencana sebagai panggung retorika?
Atau benar-benar membalikkan arah kebijakan yang selama ini bertabrakan dengan logika ekologis?
Raja Juli menyebut semua mata kini tertuju pada daerah terdampak.
Betul. Tapi lebih dari itu, mata publik kini tertuju pada pemerintah:
siapa yang berani mengakui kesalahan, dan siapa yang berani memperbaikinya. (JKP)
