Berita JURNALKITAPLUS – Di tengah kepanikan warga di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat akibat banjir besar yang melumpuhkan layanan kesehatan, muncul perdebatan yang seharusnya tak perlu terjadi: siapa yang mesti dikirim negara untuk bertugas? Presiden Prabowo meminta koas dan dokter magang diterjunkan, namun Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mengingatkan bahwa keputusan ini berisiko. Dan jika dibaca secara saksama, IDI punya alasan kuat.
Koas bukan dokter. Mereka masih menempuh fase pendidikan sebelum benar-benar boleh menyentuh pasien. Dokter magang pun tetap membutuhkan pendampingan. Mengirim mereka ke situasi bencana—yang penuh trauma, kegawatdaruratan, dan tekanan—ibarat menyuruh prajurit belajar menembak saat perang sudah berlangsung. Ketua Umum PB IDI Slamet Budiarto menegaskan, negeri ini tidak kekurangan dokter. Justru ada ribuan dokter berpengalaman yang siap dimobilisasi, termasuk 1.000 dokter yang telah disiapkan IDI. Yang kurang justru koordinasi negara dan dukungan biaya.
Ironisnya, banyak dokter sukarelawan yang sudah turun ke lokasi bencana justru berangkat memakai ongkos pribadi. Sementara itu, koordinasi resmi dari Kementerian Kesehatan belum kunjung datang. Padahal, sebagaimana disampaikan Ketua Bidang Kemanusiaan IDI Muhammad Iqbal El Mubarak, ribuan dokter siap turun jika ada perintah. Bahkan sistem rotasi dua mingguan sudah disiapkan perhimpunan spesialis agar layanan kesehatan tetap berjalan tanpa membuat tenaga medis kewalahan.
Tak kalah menyayat, 15 dokter internship yang sebelumnya bertugas di Aceh justru dipanggil kembali ke Jakarta. Delapan di antaranya menolak karena mereka adalah warga lokal yang ikut menjadi korban. Demi bertahan dan tetap melayani masyarakat, mereka memilih cuti—sebuah keputusan yang semestinya dihargai, bukan membuat status pendidikan mereka menggantung.
Di lapangan, kondisi layanan kesehatan memang kritis. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan bahwa dari 31 rumah sakit terdampak, 15 sempat tak beroperasi. Dua masih gelap total, dan tiga rumah sakit lainnya berfungsi tanpa logistik karena akses darat terputus. Listrik, air, dan peralatan kesehatan banyak yang rusak. Fokus pemerintah seharusnya sederhana: pastikan rumah sakit kembali hidup, ruang operasi menyala, hemodialisis berjalan, tenaga medis berpengalaman hadir.
Sementara itu, solidaritas datang dari berbagai daerah. Pemerintah Daerah DIY mengirimkan 842 kilogram obat-obatan dan perbekalan kesehatan senilai Rp96 juta, menunjukkan bahwa di saat negara perlu bergerak cepat, masyarakat daerah mampu mengambil inisiatif. Namun inisiatif tanpa koordinasi pusat ibarat tambal sulam yang tak pernah menyelesaikan masalah besar.
Pesan yang ingin disampaikan disampaikan adalah :
Bencana bukan ruang eksperimen. Ia menuntut profesionalisme, kecepatan, dan ketepatan—terutama dalam urusan nyawa. Negara harus memastikan tenaga kesehatan yang dikirim adalah mereka yang paling siap, paling terlatih, dan paling paham manajemen trauma. Bila IDI sudah siap mengerahkan ribuan dokter, maka yang dibutuhkan bukan wacana, tetapi keputusan tegas dan koordinasi nyata dari pemerintah.
Karena di tengah banjir, lumpur, rumah sakit gelap, dan warga yang menunggu uluran tangan, yang paling dibutuhkan bukan sekadar kehadiran tenaga medis—melainkan kehadiran dokter yang tepat. (FG12)
