Berita Jurnalkitaplus – Awal tahun 2026 dibuka dengan catatan optimistis bagi kas negara. Purbaya Yudhi Sadewa, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), mengungkapkan bahwa setoran pajak pada Januari 2026 mengalami kenaikan signifikan sebesar 30% (year-on-year/yoy). Angka ini bukan sekadar statistik di atas kertas, melainkan indikator vital bagi denyut nadi ekonomi nasional.
Lompatan di Tengah Transformasi Ekonomi
Kenaikan 30% ini tergolong impresif, mengingat kondisi ekonomi global yang masih dibayangi ketidakpastian suku bunga dan volatilitas komoditas. Lonjakan ini mengindikasikan dua hal fundamental:
- Efektivitas Reformasi Perpajakan: Implementasi sistem perpajakan yang lebih terintegrasi dan digitalisasi administrasi mulai membuahkan hasil dalam menjaring basis pajak yang lebih luas.
- Geliat Konsumsi dan Produksi: Kenaikan pajak (terutama PPN dan PPh) mencerminkan aktivitas transaksi masyarakat dan profitabilitas korporasi yang menguat di awal tahun.
Mengapa Angka Ini Penting?
Penerimaan pajak adalah tulang punggung APBN. Dengan pertumbuhan sebesar ini, pemerintah memiliki ruang manuver fiskal yang lebih lega untuk mendanai proyek strategis nasional dan bantalan sosial. Namun, optimisme ini tetap harus dibarengi dengan kewaspadaan. Pertanyaannya: Apakah pertumbuhan ini akan berkelanjutan hingga akhir kuartal IV?
Catatan Redaksi: Pertumbuhan pajak yang tinggi di awal tahun sering kali dipengaruhi oleh low base effect tahun sebelumnya atau pergeseran periode pembayaran pajak korporasi besar. Konsistensi dalam menjaga rasio pajak (tax ratio) tetap menjadi tantangan jangka panjang.
Proyeksi ke Depan
Jika tren positif ini terjaga, target penerimaan negara tahun 2026 diprediksi akan tercapai lebih awal. Namun, pemerintah tidak boleh terlena. Pengawasan terhadap sektor-sektor yang masih lesu serta penguatan daya beli masyarakat tetap menjadi kunci agar setoran pajak tidak hanya “meledak” di Januari, tapi stabil sepanjang tahun.
Kenaikan 30% adalah modal awal yang mewah. Kini, publik menunggu bagaimana “uang rakyat” ini dikelola kembali menjadi stimulus yang berdampak langsung pada kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. (FG12)
