Berita Jurnalkitaplus – Fenomena premanisme di Indonesia kembali menjadi sorotan dan dinilai bukan hanya sebagai persoalan kriminalitas semata. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK), menyampaikan pandangannya bahwa maraknya aksi premanisme juga mencerminkan kondisi perekonomian nasional yang sedang mengalami keterpurukan. Menurutnya, kesulitan ekonomi dan tingginya angka pengangguran menjadi salah satu faktor utama yang mendorong individu untuk melakukan tindakan pemerasan dan intimidasi.
JK menjelaskan bahwa perlambatan ekonomi di Indonesia memicu sebuah siklus negatif yang saling berkaitan. Dimulai dari penurunan daya beli masyarakat, kondisi ini berimbas pada penurunan produksi di berbagai sektor usaha. Akibatnya, gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) menjadi tak terhindarkan. Dampak lebih lanjut dirasakan oleh berbagai lapisan masyarakat, mulai dari menurunnya aktivitas perdagangan, sepinya restoran dan pusat perbelanjaan, hingga kesulitan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti membayar biaya pendidikan anak.
Lebih lanjut, JK menekankan bahwa upaya pemberantasan premanisme tidak akan efektif jika hanya mengandalkan penegakan hukum semata. Menurutnya, akar permasalahan premanisme juga terletak pada kondisi ekonomi yang tidak stabil dan kurangnya lapangan pekerjaan yang layak. Ketika masyarakat memiliki pekerjaan dan penghasilan yang memadai, mereka tidak akan terdorong untuk melakukan tindakan kriminal seperti memalak atau memeras.
Oleh karena itu, JK menilai bahwa solusi komprehensif untuk mengatasi premanisme harus melibatkan dua aspek penting. Pertama, perbaikan dan pemulihan kondisi ekonomi nasional agar masyarakat memiliki kesempatan kerja dan penghasilan yang layak. Kedua, penegakan hukum yang tegas dan efektif terhadap segala bentuk tindakan kriminal. Dengan mengatasi kedua faktor ini secara bersamaan, diharapkan fenomena premanisme yang meresahkan masyarakat dapat diatasi secara berkelanjutan. (FG)
Sumber : CNBC
