Berita Jurnalkitaplus – Setiap tahun, menjelang penyusunan APBN, kementerian dan lembaga berlomba-lomba mengajukan tambahan anggaran. Daftarnya panjang, nilainya fantastis, dan alasannya selalu terdengar penting. Namun kali ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memilih mengambil posisi yang tidak populer: mengatakan tidak.
Dari total usulan tambahan anggaran kementerian dan lembaga yang mencapai Rp984 triliun, sebagian besar harus rela dicoret. Keputusan tersebut mungkin mengecewakan banyak pihak, tetapi justru menunjukkan bahwa pemerintah sedang berusaha mengembalikan APBN pada fungsi utamanya, yakni instrumen pembangunan yang terukur, bukan sekadar daftar keinginan birokrasi.
Langkah Purbaya patut dibaca sebagai upaya menjaga disiplin fiskal di tengah tantangan ekonomi yang tidak ringan. Pemerintah saat ini menghadapi kebutuhan pembiayaan berbagai program strategis, mulai dari pembangunan infrastruktur, penguatan industri, perlindungan sosial, hingga agenda peningkatan kualitas sumber daya manusia. Di sisi lain, ruang fiskal tidaklah tanpa batas. Setiap tambahan belanja harus dibayar, baik melalui penerimaan negara maupun utang.
Persoalannya, selama bertahun-tahun budaya penganggaran di Indonesia kerap terjebak pada logika penyerapan anggaran, bukan efektivitas anggaran. Ukuran keberhasilan sering kali dilihat dari seberapa besar dana yang dihabiskan, bukan seberapa besar manfaat yang dihasilkan. Akibatnya, usulan belanja terus membengkak sementara produktivitas belanja belum tentu ikut meningkat.
Pemangkasan usulan Rp984 triliun menjadi pengingat bahwa tidak semua program harus dibiayai negara. Kementerian dan lembaga dituntut lebih kreatif menyusun prioritas, mengevaluasi program yang kurang efektif, dan memastikan setiap rupiah anggaran menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat. Dalam situasi fiskal yang ketat, memilih program yang benar-benar penting jauh lebih bernilai dibanding sekadar memperbesar pagu anggaran.
Keputusan ini juga mengandung pesan politik yang kuat. Pemerintah ingin menunjukkan bahwa pengelolaan APBN tidak boleh tunduk pada tekanan sektoral maupun kepentingan birokrasi. Negara harus mampu membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Tanpa keberanian melakukan seleksi, APBN berisiko menjadi beban yang terus membengkak dari tahun ke tahun.
Pada akhirnya, keberhasilan kebijakan ini tidak diukur dari berapa besar anggaran yang dipotong, melainkan dari seberapa efektif dana yang tersisa digunakan. Jika pemangkasan mampu mendorong efisiensi dan meningkatkan kualitas belanja negara, maka gunting fiskal yang digunakan Purbaya hari ini bisa menjadi fondasi penting bagi APBN yang lebih sehat dan berkelanjutan di masa depan. | FG 12
