Berita Jurnalkitaplus – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memerintahkan moratorium ketat terhadap penerbitan izin pembangunan destinasi wisata dan perumahan di kawasan hutan serta perkebunan.
Kebijakan ini diumumkan melalui Surat Edaran Nomor 60/PEM.04.04.01/ASDA EKBANG untuk mengendalikan alih fungsi lahan dan menekan risiko bencana alam seperti longsor serta banjir.
Seluruh bupati dan wali kota diminta menghentikan izin baru segera.
Kebijakan tersebut melanjutkan semangat Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan yang menitikberatkan pada pengawasan ketat dan pengembalian fungsi konservasi.
Dedi Mulyadi menekankan agar kepala daerah lebih proaktif menjaga kawasan hutan dari konversi menjadi area komersial atau permukiman, demi keberlanjutan ekosistem.
Langkah ini mencakup evaluasi izin lama, pemulihan tutupan lahan, serta pelaporan berkala ke Sekda Provinsi.
Instruksi ini juga melibatkan pembinaan pemegang hak tanah dan alokasi sumber daya untuk mitigasi bencana. Tujuannya memastikan fungsi ekologis kawasan lindung tetap terjaga. | FG12
