Jurnalkitaplus – Jakarta — Presiden Prabowo menyebutkan pengelolaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih memiliki kekurangan, namun pemerintah telah mengambil langkah penertiban terhadap pelanggaran yang ditemukan. Pernyataan itu disampaikan Prabowo Subianto dalam rapat paripurna di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Prabowo mengatakan pemerintah sudah menutup lebih dari 3.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) atau dapur yang terbukti tidak menjalankan ketentuan. “Saudara-saudara sekalian, kita mengakui bahwa dalam pengelolaan MBG masih banyak kekurangan,” ujarnya, seraya menegaskan tindakan penertiban dilakukan untuk memperbaiki pelaksanaan program.
Kepala Negara mempersilakan legislator dan kepala daerah untuk ikut mengawasi pelaksanaan MBG di wilayah masing-masing. Ia meminta anggota DPR, para bupati, dan pejabat terkait memeriksa dapur-dapur yang menyelenggarakan MBG dan melaporkan bila menemukan ketidaksesuaian agar dapat segera ditindak.
Prabowo juga menekankan MBG merupakan bagian dari amanat Konstitusi, yakni UUD 1945, khususnya Pasal 33 dan Pasal 34, yang mengatur tanggung jawab negara dalam pemenuhan kesejahteraan sosial dan perlindungan terhadap anak dan warga yang membutuhkan.
Menurut data yang disampaikan Presiden, program MBG telah dinikmati oleh sekitar 62,4 juta penerima manfaat setiap hari. Rincian penerima mencakup 6,3 juta balita, 2 juta ibu menyusui, dan 868.000 ibu hamil. Selain itu, pemerintah akan memperluas perhatian kepada lansia yang hidup sendiri dengan menyalurkan MBG kepada 500.000 lansia yang membutuhkan.
Pernyataan Prabowo muncul di tengah upaya pemerintah meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas program sosial tersebut. Pemeriksaan dan penutupan dapur yang bermasalah diharapkan memperbaiki distribusi gizi bagi kelompok rentan. | FG12
