Berita Jurnalkitaplus – Pemerintah menyiapkan pendanaan sebesar Rp 240 triliun untuk mendukung Program Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih/KDMP) selama enam tahun ke depan. Dana tersebut akan berasal dari pinjaman Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), sementara pembayaran pokok dan bunga pinjaman akan ditanggung oleh pemerintah.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan skema pembiayaan tersebut telah dirancang agar pelaksanaan program dapat berjalan tanpa membebani koperasi pada tahap awal operasional. Menurut dia, pemerintah memperkirakan kebutuhan pembayaran cicilan mencapai sekitar Rp 40 triliun per tahun, menyesuaikan jumlah koperasi yang telah beroperasi.
“Rp 240 triliun selama enam tahun akan seperti itu. Itu akan berasal dari pinjaman Himbara, tapi saya yang cicil,” ujar Purbaya saat berada di Yogyakarta, Kamis (17/7/2026).
Purbaya menjelaskan, pembayaran cicilan tidak dilakukan sekaligus untuk seluruh koperasi. Pemerintah hanya akan membayar kewajiban bagi koperasi yang telah lolos audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Mekanisme tersebut diterapkan untuk memastikan penggunaan anggaran negara tetap akuntabel dan tepat sasaran.
Menurutnya, koperasi yang gagal memenuhi standar audit tidak akan memperoleh fasilitas pembayaran cicilan dari pemerintah. Langkah ini diharapkan menjadi instrumen pengawasan agar pengelolaan dana program tetap transparan dan bebas dari penyimpangan.
Selain dukungan pembiayaan, pemerintah juga akan memberikan bantuan operasional pada masa awal pembentukan koperasi. Bantuan tersebut mencakup pelatihan sumber daya manusia, biaya operasional, hingga pembayaran gaji pegawai selama satu hingga dua tahun pertama. Setelah itu, koperasi diharapkan mampu menjalankan usahanya secara mandiri dan berkelanjutan.
Purbaya menegaskan bahwa persoalan pendanaan program saat ini tidak lagi menjadi hambatan utama. Fokus pemerintah selanjutnya adalah memastikan implementasi program berjalan dengan baik, tertib, dan minim kebocoran anggaran.
“Pendanaan sudah tidak ada isu lagi. Yang paling penting sekarang pelaksanaannya lebih rapi dan bersih, serta kebocoran bisa ditekan sekecil mungkin,” katanya.
Ia juga optimistis Kopdes Merah Putih akan memiliki prospek bisnis yang kuat. Pasalnya, pemerintah telah memutuskan bahwa seluruh barang bersubsidi akan disalurkan melalui jaringan koperasi tersebut. Kebijakan itu dinilai akan memberikan sumber pendapatan yang jelas bagi koperasi di seluruh desa.
Menurut Purbaya, dengan adanya distribusi berbagai barang bersubsidi melalui Kopdes Merah Putih, koperasi memiliki peluang memperoleh keuntungan yang stabil selama dikelola secara profesional dan bebas dari praktik korupsi.
Sementara itu, terkait isu dugaan markup dalam pengadaan mobil pikap untuk kebutuhan operasional Kopdes Merah Putih, Purbaya menyatakan pemerintah belum melakukan audit khusus karena program masih berada pada tahap pelaksanaan. Namun, ia memastikan seluruh kegiatan yang melibatkan anggaran besar akan tetap berada dalam pengawasan ketat.
Pemerintah, kata dia, akan melakukan pemeriksaan secara acak maupun audit mendalam terhadap berbagai komponen program guna memastikan penggunaan dana negara berjalan sesuai ketentuan.
“Setiap anggaran yang besar akan kami cek, baik secara random maupun detail. Tujuannya bukan mengganggu, tetapi membantu agar pelaksanaannya lebih rapi dan lebih baik,” ujar Purbaya.
Program Kopdes Merah Putih sendiri merupakan salah satu program strategis pemerintah untuk memperkuat ekonomi desa melalui pengembangan koperasi sebagai pusat distribusi barang, layanan usaha, dan aktivitas ekonomi masyarakat. Dengan dukungan pendanaan yang telah disiapkan, pemerintah berharap koperasi-koperasi tersebut dapat menjadi motor penggerak ekonomi di tingkat desa sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
